Badan Keahlian DPR Gali Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak Lampaui Target

12-12-2023 / M.K.D.
Kepala BK DPR Inosentius Samsul  foto bersama di sela-sela Seminar Nasional bertajuk ‘Outlook Perpajakan 2024’ di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto : Mu/Man

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) berupaya menggali secara mendalam penyebab realisasi penerimaan pajak yang selalu melampaui target. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama lantaran Indonesia berpotensi mengalami ketidakpastian global pada tahun mendatang sehingga berpengaruh pada kinerja APBN 2024.


Sebab itu, PA3KN menggelar Seminar Nasional bertajuk ‘Outlook Perpajakan 2024’ guna menghasilkan rangkaian rekomendasi yang tepat guna sekaligus tepat sasaran. Di mana, rekomendasi-rekomendasi tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Pimpinan dan Anggota DPR untuk membantu memberikan ‘insight’ dalam proses pengambilan keputusan bidang anggaran.


Demikian hal tersebut disampaikan oleh Kepala BK DPR Inosentius Samsul dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Outlook Perpajakan 2024’ di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Ia menilai akan ada faktor dan argumentasi yang dibahas untuk menggali penyebab realisasi penerimaan pajak jarang gagal mencapai target.


“Selama empat tahun terakhir, penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan seiring pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, selama dua tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Apakah hal ini terjadi karena adanya perbaikan kinerja pemungutan pajak, atau hal ini terjadi karena rendahnya target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah?” ungkap Sensi, sapaan akrabnya, saat membuka forum tersebut.


Perlu diketahui, pada tahun 2024, Indonesia akan menghadapi risiko konflik geopolitik, pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menimbulkan perlambatan ekonomi global, dan volatilitas harga komoditas utama. Secara nasional, tahun 2024, Indonesia akan menggelar Pemilu serentak. Situasi ini, imbuhnya, membuat sejumlah stakeholder berada pada sikap waspada.


“Banyaknya aspek yang berpotensi mempengaruhi kondisi perekonomian nasional tentunya diperlukan sebuah kebijakan perpajakan yang tepat. Maka diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional,” tuturnya.


Menutup pernyataannya, Sensi berharap forum tersebut bisa menghasilkan rekomendasi yang berkualitas bagi negara. Tidak hanya itu saja, ia berharap forum ini menghasilkan gagasan yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian nasional tentunya diperlukan sebuah kebijakan perpajakan yang tepat. (ts/aha)

BERITA TERKAIT
BK DPR Terima Kunjungan Bangsamoro Transition Authority, Bahas Otonomi Khusus
12-12-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, Inosentius Samsul, bersama jajarannya, menerima kunjungan Bangsamoro Transition Authority (BTA)...
Sampaikan Keterangan di MK, DPR RI Dalami Usulan terkait Jeda Dua Tahun Pemilu Nasional dan Daerah
10-12-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menyampaikan keterangannya dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara 135/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil UU Nomor...
Gelar FGD Reformasi Hukum Pidana, Badan Keahlian DPR RI Tanda Tangani MoU dengan UGM
06-12-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjalin kerja sama dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau...
Terima Kunjungan NABO Korsel, PA3KN Tukar Informasi Dukungan ke Parlemen Fungsi Anggaran
29-11-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan KeahlianDPRRI menerima kunjungan dari National Assembly Budget Office...